Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DisPKP) Kabupaten Luwu Timur mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis QR Code untuk memudahkan masyarakat menyampaikan berbagai persoalan di sektor pertanian.
Inovasi tersebut dibahas dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 bertema “Optimalisasi Layanan Publik Sektor Pertanian Berbasis Data dan Informasi” di Aula DisPKP Lutim, Malili, Selasa (17/11/2026).
Sekretaris DisPKP Lutim, Munadiah As’ad, mengatakan layanan pemindaian QR Code memungkinkan masyarakat melaporkan kebutuhan pertanian di desa maupun kecamatan, mulai dari persoalan tanaman hingga kebutuhan vaksinasi ternak.
“Melalui pemindaian barcode, kita dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan di desa maupun kecamatan. Selanjutnya, kita bisa menjadwalkan layanan sesuai kebutuhan,” ungkap Munadiah.
Sementara itu, Kepala BPS Luwu Timur, Abdullah Pannu, menekankan pentingnya data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Ia juga mendorong kolaborasi pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten dalam memperkuat kualitas data.
“Kalau ingin melihat daerah maju, maka datanya harus kuat. Data itu sangat mahal, tetapi jauh lebih mahal lagi jika membangun daerah tanpa data,” tegasnya.(*)
