Beragam persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat menjadi bahan pembahasan dalam Temu Konstituen Reses Perseorangan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Harisa Suharjo, di Dusun Patande, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Sabtu (15/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Aspirasi yang muncul tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut pendidikan, pengembangan usaha masyarakat, kepemudaan, hingga pelayanan kebersihan.
Bus Sekolah Jadi Kebutuhan Warga
Salah satu persoalan yang disampaikan warga berkaitan dengan akses transportasi bagi pelajar. Marlina, salah seorang warga, berharap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dapat menyediakan fasilitas bus sekolah bagi masyarakat Wewangriu.
Menurutnya, keberadaan transportasi khusus pelajar akan membantu masyarakat sekaligus memberikan kemudahan bagi anak-anak dalam mengakses pendidikan.
Warga berharap fasilitas serupa dapat diberikan secara merata, mengingat sejumlah wilayah lain telah memperoleh layanan transportasi sekolah.
Selain persoalan pendidikan, Marlina juga menyampaikan keluhan pelaku UMKM terkait kebutuhan akta notaris. Biaya pengurusan dokumen tersebut dinilai cukup berat bagi sebagian pelaku usaha kecil.
Harisa mengatakan aspirasi tersebut akan menjadi perhatian DPRD untuk kemudian dikoordinasikan dengan pihak terkait.
“Ini menjadi perhatian kami di DPR. Insyaallah tetap kami kawal,” ujar Harisa.
Ia juga membuka kemungkinan adanya fasilitasi pembiayaan bagi pelaku UMKM yang mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan administrasi tersebut.
Fasilitas Olahraga untuk Anak Muda
Kebutuhan terhadap fasilitas olahraga juga menjadi salah satu aspirasi yang muncul dalam pertemuan. Ketua Forum Masyarakat Wewangriu Bersatu meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan lapangan sepak bola di wilayah tersebut.
Selama ini, anak-anak dan pemuda Wewangriu harus menggunakan fasilitas olahraga di luar wilayah untuk bermain sepak bola.
Harisa menilai keberadaan fasilitas olahraga di desa penting untuk mendukung aktivitas positif sekaligus membuka ruang pembinaan bagi generasi muda.
“Kasihan anak-anak kita kalau bermain bola harus keluar sampai Lapangan Merdeka dan stadion,” katanya.
Ia berjanji akan mengkomunikasikan usulan tersebut dengan organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan terkait.
Akses Perumahan Nelayan dan Persampahan
Persoalan infrastruktur juga disampaikan Kepala Dusun Patande, Syalwan. Ia menyoroti akses menuju kawasan perumahan nelayan yang saat ini menggunakan jalan paving block.
Kondisi jalan tersebut dinilai belum cukup mendukung aktivitas warga, terutama ketika kendaraan pengangkut material hendak masuk ke kawasan perumahan.
Menurut Syalwan, peningkatan akses jalan diperlukan agar mobilitas masyarakat maupun distribusi material pembangunan rumah dapat berjalan lebih mudah.
Sementara itu, persoalan pelayanan persampahan turut disampaikan Sekretaris Desa Wewangriu. Ia berharap layanan pengangkutan sampah dapat diperluas hingga Dusun Kore-Korea.
Menurutnya, pemerataan layanan diperlukan agar persoalan sampah dapat ditangani secara lebih baik dan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
Aspirasi Akan Dikawal melalui DPRD
Harisa menegaskan, berbagai masukan yang disampaikan masyarakat dalam reses merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi representasi DPRD.
Menurutnya, kebutuhan warga akan menjadi bahan untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran.
Reses tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat di tingkat desa cukup beragam, mulai dari akses pendidikan dan pelayanan publik hingga fasilitas olahraga, infrastruktur, UMKM, dan lingkungan.
Harisa berharap aspirasi yang telah dihimpun tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Dengan demikian, reses dapat menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
