Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 memasuki tahapan penting. DPRD Luwu Timur menegaskan, perubahan postur anggaran tidak boleh berhenti pada penyesuaian angka, tetapi harus memastikan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026, Senin (7/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur Ober Datte, didampingi Ketua Komisi I Sukman Sadike, dan dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah serta jajaran pejabat Pemkab Luwu Timur.
Dalam pembukaan sidang, Ober Datte menempatkan pembahasan APBD Perubahan sebagai bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD. Menurutnya, setiap penyesuaian anggaran harus dikawal agar alokasi program tetap berada pada jalur kebutuhan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Artinya, ukuran keberhasilan APBD Perubahan bukan semata-mata terletak pada tersusunnya dokumen anggaran, tetapi pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterjemahkan menjadi pelayanan dan pembangunan yang dirasakan warga.
Sementara itu, jawaban pemerintah daerah disampaikan Wakil Bupati Luwu Timur Hj. Puspawati Husler. Dalam penyampaiannya, pemerintah memberikan apresiasi terhadap pandangan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD selama proses pembahasan.
Masukan dari Fraksi NasDem, PAN, Golkar, Gerakan Persatuan Rakyat, dan PDI Perjuangan dinilai pemerintah sebagai bagian dari proses pembahasan yang konstruktif, objektif, dan rasional.
Jawaban tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan sebelum Ranperda Perubahan APBD 2026 memasuki tahapan selanjutnya.
Bagi DPRD, proses ini sekaligus menjadi ruang untuk memastikan berbagai catatan politik anggaran tidak berhenti sebagai penyampaian pandangan umum. Setiap masukan perlu diterjemahkan dalam pembahasan program, kegiatan, serta alokasi belanja yang memiliki dampak nyata.
Dengan kepemimpinan Ober Datte, DPRD Luwu Timur menyatakan akan melanjutkan pembahasan secara transparan dan akuntabel, dengan kepentingan masyarakat sebagai salah satu pijakan utama.
Kini tantangannya bukan lagi sekadar bagaimana angka-angka dalam APBD Perubahan disepakati, tetapi bagaimana angka tersebut bekerja di lapangan: menjawab kebutuhan warga, memperbaiki pelayanan, dan memastikan program pemerintah memiliki manfaat yang terukur.
