Ketepatan menentukan prioritas pembangunan dan mengawasi penggunaan anggaran membutuhkan pemahaman yang kuat terhadap kebijakan keuangan daerah. Karena itu, peningkatan kapasitas anggota legislatif dinilai penting menjelang pembahasan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2027.
Anggota DPRD Luwu Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Erick Estrada S., S.Pd., mengapresiasi pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) kebijakan penyusunan APBD 2027 yang berlangsung di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar, Jumat (16/10/2026).
Menurut Erick, kegiatan tersebut menjadi sarana bagi anggota DPRD untuk memperdalam pemahaman mengenai pengelolaan anggaran, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, hingga penyusunan peraturan daerah.
Bekal Menghadapi Pembahasan Anggaran
Bimtek tersebut membahas sejumlah materi, antara lain kebijakan penyusunan APBD 2027, penguatan fungsi pengawasan DPRD, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah penghasil sumber daya alam.
Peserta juga memperoleh materi mengenai pembentukan kebijakan bersama pemerintah daerah dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan atau legal drafting.
Erick menilai pembahasan yang berlangsung secara dialogis memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertukar pengalaman, memperluas wawasan, serta mendiskusikan berbagai tantangan pembangunan daerah.
“Saya mengapresiasi kegiatan Bimtek ini karena berlangsung secara dialogis. Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk mengembangkan kapasitas dan pengetahuan, sekaligus mendiskusikan kemajuan daerah. Seluruh pemateri yang dihadirkan panitia juga sangat berkualitas,” ujar Erick.
Ia berharap pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas DPRD, terutama ketika membahas kebijakan anggaran yang menentukan arah pembangunan daerah.
Pengawasan Harus Berjalan Seiring Penganggaran
Erick menegaskan bahwa tugas DPRD tidak berhenti pada pembahasan dan persetujuan anggaran. Pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah juga diperlukan untuk memastikan kebijakan yang telah direncanakan berjalan sesuai tujuan.
Menurutnya, setiap alokasi anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, skala prioritas, dan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, kebijakan keuangan daerah tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mendukung pelayanan publik dan pembangunan.
Penguatan kapasitas anggota DPRD diharapkan membantu proses pembahasan anggaran berlangsung lebih cermat, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program agar tetap sesuai dengan perencanaan.
Kualitas Perda Juga Menjadi Perhatian
Selain aspek anggaran, Erick menilai pemahaman mengenai teknik penyusunan peraturan daerah perlu terus ditingkatkan.
Kemampuan menyusun produk hukum yang baik diperlukan agar setiap peraturan memiliki dasar hukum yang jelas, selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan daerah.
Ia berharap materi legal drafting yang diperoleh melalui Bimtek dapat mendukung DPRD dalam menghasilkan regulasi yang lebih terarah dan dapat diterapkan secara efektif.
Dorong Kebijakan yang Berdampak bagi Masyarakat
Erick berharap kegiatan peningkatan kapasitas seperti ini dapat memperkuat pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah agar perencanaan pembangunan dapat berjalan selaras, tanpa mengabaikan fungsi pengawasan masing-masing lembaga.
Dengan bekal pengetahuan yang semakin memadai, DPRD Luwu Timur diharapkan dapat mengawal pembahasan APBD 2027 secara lebih cermat, mendorong transparansi pengelolaan anggaran, serta memastikan program pembangunan diarahkan pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
