Sarambang.id – PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi (WIKA Rekon) menyebut penggunaan belasan unit dump truck (DT) dari luar daerah dalam proyek pembangunan Jetty PT IHIP di Lampia merupakan instruksi dari pemberi kerja atau pemilik proyek.
Hal tersebut disampaikan Project Manager (PM) PT WIKA Rekon, Rialmadhan, saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026), menanggapi desakan warga Lampia agar unit DT dari luar daerah itu dipulangkan.
Rialmadhan menegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memulangkan armada tersebut karena penggunaan alat dari luar merupakan penugasan dari pemilik proyek dalam hal ini PT Indonesia Huali Industrial Park (PT IHIP).
“Iya betul ke pemberi kerja pak, karna kami ditugaskan untuk menggunakan alat dari luar,” bebernya.
Ia juga mengungkapkan bahwa terkait tuntutan warga untuk memulangkan unit-unit tersebut telah dilakukan pembahasan bersama dengan ketua dari dua organisasi yang ada di Lampia sehingga disepakati untuk tidak dilakukan pemulangan unit.
“Tidak ada pemulangan karna sudah paham bahwa itu adalah instruksi dari owner pemilik kerja, bukan di PT WRK (Wika Rekon),” ungkapnya.
Sebelumnya, salah satu tokoh masyarakat Lampia, Amri, yang akrab disapa Bogel menyampaikan bahwa sejumlah warga tetap ingin agar DT dari luar daerah itu dipulangkan.
Ia menilai, kesepakatan dalam notulen bersama PT Wika dan dua organisasi tersebut soal penambahan armada dan tenaga kerja dari pihak lokal tidak serta-merta menjawab persoalan utama mengenai keberadaan DT dan alat berat dari luar Lampia.
Ia menegaskan bahwa hal ini merupakan bentuk dan cerminan buruknya komunikasi antara pelaku Investasi dan masyarakat yang ada di lingkar tambang dan industri PT IHIP.
“Kami tidak menolak investasi di Lampia, namun, disini ada persoalan transparansi informasi dari PT Wika maupun PT IHIP dengan masyarakat, kalau bukan masyarakat yang dapati ini ada unit dan alat berat dari luar, maka sudah dipastikan perusahaan akan tetap diam” ujarnya.
Olehnya itu, ia berharap setiap perusahaan tidak hanya menjalankan aktivitas di Desa Harapan, tetapi juga membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat di sekitar wilayah proyek sebelum adanya aktivitas pekerjaan.(*)