Puluhan pemuda Luwu Timur yang tergabung dalam organisasi Pemuda Pancasila mendatangi Gedung DPRD Luwu Timur, Rabu (17/9/2025). Mereka menyuarakan keresahan atas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih terjadi di seluruh SPBU, meski sebelumnya publik mendapat informasi bahwa pasokan BBM sudah aman.
Sekretaris Pemuda Pancasila Luwu Timur, Abdul Rauf Dewang, menyebut kondisi di lapangan sangat berbeda dengan klaim Pertamina.
“Hari ini antrean BBM masih terjadi di semua SPBU. Yang bilang pasokan sudah aman itu bohong. Warga harus antre tiga jam lebih hanya untuk mendapatkan lima liter BBM,” tegas Rauf.
Menurutnya, DPRD sebagai wakil rakyat harus menjelaskan bentuk pengawasan terkait krisis BBM. Ia juga menyoroti dugaan pengurangan jatah SPBU dan masih maraknya praktik ilegal distribusi BBM.
Rauf menambahkan, warga berharap aparat penegak hukum bertindak tegas agar BBM bersubsidi benar-benar dinikmati masyarakat. Ia juga mempertanyakan apakah Pemkab Luwu Timur sudah memiliki data valid jumlah kendaraan roda dua dan roda empat.
“Data ini penting agar kita bisa menghitung kebutuhan BBM per hari. Dari situ baru terlihat berapa sisa stok di SPBU,” ujarnya.
Keluhan Warga: Stok Cepat Habis, Informasi Tidak Transparan
Takwin, pengurus Pemuda Pancasila lainnya, mengkritik cepatnya stok BBM di SPBU habis, khususnya di Kecamatan Wotu.
“Kenapa jam 11 siang stok BBM di Wotu sudah habis? Jangan ada janji palsu besok pasokan aman, sementara faktanya tidak sesuai. Masyarakat butuh informasi yang jelas,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Lutim, Senfry Oktavianus, menjelaskan bahwa keterlambatan kapal sandar di Depo Karang-karangan membuat jatah SPBU yang biasanya 16 ribu KL berkurang menjadi 8 ribu KL.
“Pasokan BBM sudah dalam perjalanan. Jika sudah masuk SPBU, antrean bisa terurai,” ujarnya.
DPRD Soroti Kejanggalan Distribusi
Anggota DPRD Lutim, Ambrosius dari Fraksi PDIP, menyebut kelangkaan ini janggal.
“Kalau dihitung, kebutuhan solar tahun 2025 mencapai 28 juta liter lebih, atau sekitar 77 ribu liter per hari. Dengan hitungan itu, harusnya stok normal. Kenyataannya kenapa bisa langka?” tandasnya.
Rekan sefraksinya, Sukasman, juga mempertanyakan alasan kelangkaan hanya terjadi di Luwu Timur.
“Kalau alasannya kapal terlambat karena cuaca, mestinya Palopo, Luwu, dan Luwu Utara juga terdampak. Tapi faktanya mereka lancar. Penting bagi kita mendapat penjelasan logis,” tegasnya.
Prima Eyza Purnama, anggota DPRD lainnya, menilai pemerintah lamban merespons.
“Kondisi sudah parah baru ditanggapi. Warga panik dan resah. Pemerintah jangan memberi informasi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan karena bisa memicu kemarahan publik,” ujarnya.
DPRD Janji Gelar RDP Lanjutan
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin Anggota DPRD Komisi II, Sarkawi Hamid, dan dihadiri sejumlah legislator, termasuk Rusdi Layong, Erni Malape, Suwati, Prima Eyza Purnama, Sukasman, Ambrosius, serta Kadis Perdagangan.
Sarkawi menegaskan hasil pertemuan ini akan menjadi bahan pembahasan dalam RDP lanjutan yang lebih lengkap.
“Besok kami RDP lagi dengan melibatkan Pertamina, pengelola SPBU, Disdagkop, Dinas Perhubungan, hingga Forkopimda. Tujuannya agar persoalan BBM bersubsidi di Lutim bisa diatasi untuk jangka panjang,” tutup Sarkawi.(*)
