Aspek keselamatan masyarakat menjadi sorotan DPRD Luwu Timur menyusul rencana reroute atau pemindahan jalur pipa Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT Vale Indonesia Tbk di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda.
Anggota Komisi III DPRD Luwu Timur, Alamsyah, S.H., melihat langsung lokasi pekerjaan pada Senin (21/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi proyek sekaligus menindaklanjuti kekhawatiran warga yang berada di sekitar area pekerjaan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat adalah kemungkinan terjadinya kebocoran setelah jalur pipa dipindahkan dan ditanam kembali.
Alamsyah mengatakan, kekhawatiran tersebut perlu mendapat jawaban yang jelas dari pihak perusahaan, terutama menyangkut sistem pengamanan dan potensi risiko yang mungkin muncul.
“Ada beberapa kekhawatiran masyarakat, jangan sampai terjadi kebocoran pipa atau hal-hal lain yang dapat berdampak langsung pada warga,” ujar Alamsyah saat berada di lokasi proyek.
Menurutnya, informasi teknis terkait pekerjaan tidak seharusnya hanya diketahui oleh pihak perusahaan. Masyarakat yang berada di sekitar jalur pipa juga perlu memperoleh penjelasan mengenai prosedur keselamatan, potensi risiko serta mekanisme penanganan apabila terjadi kondisi darurat.
Sosialisasi Dinilai Perlu Diperkuat
Selain melakukan pengawasan di lapangan, Alamsyah meminta PT Vale meningkatkan komunikasi dengan masyarakat sekitar.
Ia menilai sosialisasi mengenai proyek perlu dilakukan secara menyeluruh. Tidak cukup hanya menyampaikan rencana pekerjaan, perusahaan juga perlu menjelaskan alasan pemindahan pipa, tahapan pelaksanaan hingga sistem mitigasi yang disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan.
“Saran kami, perlu ada sosialisasi yang lebih mendalam kepada masyarakat untuk menyampaikan bahwa hal-hal yang dikhawatirkan tersebut tidak akan terjadi, serta bagaimana langkah antisipasi yang disiapkan,” tambahnya.
Penjelasan yang lengkap, kata Alamsyah, dapat membantu masyarakat memahami pekerjaan yang sedang dilakukan sekaligus mengetahui prosedur yang diterapkan perusahaan untuk menjaga keamanan di sekitar jalur pipa.
Apalagi, keberadaan proyek berada di wilayah yang juga menjadi ruang aktivitas masyarakat. Karena itu, pelaksanaan pekerjaan teknis perlu disertai komunikasi publik yang terbuka.
DPRD Tekankan Kepastian Keselamatan
Alamsyah menyebut kunjungan ke lokasi merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap aktivitas perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Ia berharap PT Vale memberikan ruang komunikasi yang memadai sehingga pertanyaan dan kekhawatiran warga dapat dijawab langsung oleh pihak perusahaan, khususnya tim yang memahami aspek teknis proyek.
Menurutnya, keterbukaan informasi juga diperlukan agar tidak muncul berbagai asumsi di tengah masyarakat. Dengan informasi yang jelas, warga dapat mengetahui tahapan pekerjaan serta langkah pengamanan yang diterapkan.
Alamsyah menegaskan bahwa pengawasan DPRD bukan dimaksudkan untuk menghambat kegiatan perusahaan. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan proyek tetap memperhatikan keselamatan masyarakat yang berada di sekitar lokasi.
“Yang paling penting masyarakat mendapatkan kepastian mengenai keamanan proyek ini. Perusahaan juga harus menjelaskan langkah antisipasinya secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan,” ujarnya.
Dengan adanya komunikasi yang lebih terbuka, DPRD berharap pelaksanaan reroute pipa BBM di Balambano dapat berlangsung dengan memperhatikan aspek teknis sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai keselamatan di sekitar proyek.
