Keselamatan warga yang tinggal di kawasan rawan bencana menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah mendorong penguatan mitigasi dengan memetakan masyarakat berisiko sekaligus memastikan tersedianya sarana informasi evakuasi di lingkungan permukiman.
Langkah tersebut dilakukan melalui pendataan warga di wilayah berpotensi bencana serta dorongan penyediaan jalur evakuasi dan titik kumpul pada 125 desa dan tiga kelurahan di Kabupaten Luwu Timur. Upaya ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi kondisi darurat agar proses penyelamatan dapat berlangsung lebih terarah.
Kepala Pelaksana BPBD Luwu Timur, dr. April, mengatakan bahwa kesiapsiagaan tidak cukup hanya dengan mengenali wilayah yang memiliki potensi ancaman. Masyarakat juga perlu mengetahui tindakan yang harus dilakukan, termasuk ke mana harus menyelamatkan diri ketika bencana terjadi.
“Pendataan masyarakat di daerah rawan bencana sangat penting untuk mengetahui potensi risiko dan kebutuhan penanganan di setiap wilayah. Kami juga mendorong pemerintah desa dan kelurahan agar memperhatikan keberadaan jalur evakuasi serta titik kumpul yang aman sehingga masyarakat memiliki panduan yang jelas saat menghadapi situasi darurat,” ujar dr. April, Jumat (23/10/2026).
Menurutnya, penyusunan rencana evakuasi harus memperhitungkan kondisi seluruh warga, terutama kelompok yang membutuhkan pendampingan khusus. Lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian agar proses pemindahan ke lokasi aman tidak terkendala saat keadaan darurat berlangsung.
BPBD juga mengajak pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan menindaklanjuti kebutuhan rambu-rambu kebencanaan. Penempatan petunjuk arah evakuasi dan penentuan titik berkumpul perlu disesuaikan dengan jenis ancaman serta kondisi geografis masing-masing wilayah.
Dalam penyediaannya, rambu dan papan informasi kebencanaan diharapkan mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana.
Informasi yang terpasang di lokasi strategis diharapkan memudahkan masyarakat mengenali kawasan berbahaya, menemukan jalur penyelamatan, serta mengetahui lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat berkumpul sementara.
Selain penyediaan fasilitas, penyebarluasan informasi dan koordinasi lintas pemerintahan juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut. BPBD membutuhkan dukungan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa maupun kelurahan agar pemahaman mengenai prosedur evakuasi dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat lingkungan.
Pendataan dan penyiapan jalur penyelamatan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi dapat diterapkan dalam kesiapan warga sehari-hari. Masyarakat perlu memahami potensi ancaman di sekitarnya serta mengetahui langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana.
Melalui penguatan mitigasi di 128 desa dan kelurahan, BPBD Luwu Timur berupaya membangun kesiapan masyarakat dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Upaya pencegahan dan pengurangan risiko tersebut diharapkan dapat meminimalkan dampak terhadap keselamatan warga maupun lingkungan permukiman.
