Pemerintah Kabupaten Luwu Timur resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD untuk memasuki tahapan pembahasan.
Penyerahan dokumen tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Luwu Timur, Malili, Senin (14/9/2026), setelah pemerintah daerah bersama legislatif menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, mengatakan rancangan anggaran tahun mendatang disusun untuk memperkuat pelayanan dasar sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Ia berharap setiap alokasi belanja pemerintah mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Setiap belanja yang dialokasikan diharapkan mampu memberikan multiplier effect terhadap roda perekonomian daerah,” kata Irwan.
Dalam rancangan tersebut, Pemkab Luwu Timur menetapkan enam fokus pembangunan yang menjadi acuan penyusunan program dan belanja daerah.
Fokus pertama mencakup peningkatan pelayanan dasar, perlindungan sosial, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing. Berikutnya, pemerintah menargetkan penguatan kebudayaan dan stabilitas daerah untuk menjaga keharmonisan serta kondusivitas kehidupan masyarakat.
Pada sektor ekonomi, kebijakan diarahkan untuk mempercepat transformasi melalui pengembangan pertanian, perikanan, industri manufaktur, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), investasi, serta penguatan ketahanan pangan.
Pemerintah daerah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara pada aspek lingkungan, perhatian diberikan terhadap pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan peningkatan ketahanan menghadapi bencana.
Adapun fokus keenam menyasar pembenahan tata kelola pemerintahan melalui penguatan birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta pengembangan inovasi daerah.
Di luar program prioritas tersebut, Pemkab Luwu Timur turut merencanakan sejumlah kegiatan strategis dengan skema Tahun Jamak. Program itu meliputi penyelenggaraan dan penyediaan jalan kabupaten/kota, serta pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
Penyerahan Ranperda ini menjadi tahap awal bagi DPRD untuk menelaah kesesuaian antara arah pembangunan yang direncanakan dengan kebutuhan masyarakat. Pembahasan tersebut juga menjadi bagian penting untuk memastikan program yang diusulkan memiliki alokasi anggaran yang tepat sasaran.
Irwan menilai keterlibatan DPRD diperlukan, baik dalam merumuskan kebijakan anggaran maupun mengawasi pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, pemikiran dan masukan dari pimpinan serta anggota dewan dibutuhkan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
“Untuk mencapai pembangunan Kabupaten Luwu Timur yang dapat dirasakan semua lapisan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari buah pikiran Pimpinan dan Anggota Dewan dalam melahirkan kebijakan anggaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Batara Guru,” tandasnya.
Selanjutnya, DPRD bersama pemerintah daerah akan membahas substansi Ranperda APBD 2027, termasuk memastikan keselarasan antara prioritas pembangunan, kebutuhan publik, dan alokasi belanja yang direncanakan.
Proses pembahasan tersebut menjadi momentum bagi legislatif untuk menjalankan fungsi anggaran sekaligus memastikan rencana pembangunan daerah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur.
