Sarambang.id – Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Luwu Timur meminta Pemerintah Daerah agar memperketat proses seleksi rekanan dalam pelaksanaan proyek-proyek konstruksi, khususnya yang bernilai besar. Permintaan ini disampaikan juru bicara Fraksi Nasdem, Aprianto, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu (16/7/2025).
Aprianto mengungkapkan bahwa sejumlah proyek strategis mengalami kendala fatal sepanjang tahun 2024, di antaranya Pembangunan Pasar Tomoni, Rumah Sakit Atue, dan Islamic Center. Masalah-masalah tersebut menunjukkan lemahnya tata kelola proyek, mulai dari proses pengadaan hingga pengawasan.
“Fraksi Nasdem memandang akar permasalahan ini bukan sekadar soal teknis. Ini menyangkut lemahnya sistem kontrak pekerjaan konstruksi, minimnya pengawasan sejak awal, dan belum optimalnya kompetensi pelaksana di internal OPD teknis,” tegas Aprianto di hadapan forum paripurna.
Ia mencontohkan, proyek Pembangunan Pasar Tomoni dengan pagu anggaran Rp18,5 miliar hingga kini belum tuntas dan masih bermasalah. Mulai dari keterlambatan, kekurangan volume pekerjaan, hingga belum dicairkannya jaminan pelaksanaan menjadi catatan penting Fraksi Nasdem.
Begitu pula dengan proyek Rumah Sakit Atue dan Islamic Center, yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan masyarakat. Bagi Fraksi Nasdem, hal ini menjadi bukti bahwa sistem seleksi rekanan dan manajemen proyek di lingkungan Pemkab Luwu Timur perlu dievaluasi menyeluruh.
“Kami merekomendasikan agar Pemerintah Daerah memperketat proses seleksi rekanan, terutama untuk proyek bernilai besar. Pengawasan teknis harus dimulai sejak awal, dan kapasitas manajerial di OPD teknis perlu ditingkatkan agar pengendalian proyek berjalan lebih efektif dan akuntabel,” ujar Aprianto.
Ia menegaskan, proyek pemerintah harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat mutu agar hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta para pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
