Sebanyak 6 Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur memberikan Catatan Ke Pemerintah Daerah (Pemda).
Catatan itu dituangkan dalam Rapat Paripurna tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, Senin 8 Juli 2024.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Usman Sadik, juga dihadiri Wakil Bupati, Moh Akbar Andi Leluasa, segenap Anggota DPRD, para Asisten dan Staf Ahli, para Kepala SKPD dan Kepala Bagian Lingkup Pemkab Lutim.
Dalam Paripurna tersebut Seluruh Fraksi membacakan Pandangan Fraksinya untuk melengkapi pembahasan Ranperda tersebut.
Terhadap Pemandangan Umum Fraksi PAN yang disampaikan Hj. Harisah Suharjo, terkait beberapa pasar yg tidak berfungsi selama ini.
Kemudian, pembangunan Poned tahun 2023 yang ada di Puskesmas Mahalona , hingga saat ini belum difungsikan karena belum ada Alkesnya.
Fraksi Gerindra, yang disampaikan Sarkawi A Hamid , yaitu Permasalahan alat pertanian yang menjadi tulang punggung para petani kita, masih perlu menjadi perhatian pemerintah daerah terkhusus kepada dinas terkait.
Khususnya alat mesin Tanam, alat mesin Panen dan terutama Pupuk. ” Ini yang banyak dirasakan dan dikeluhkan oleh petani kita.” Ujar Sarkawi.
Kemudian , Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Ober Datte, terhadap kekayaan bersih (Ekuitas Dana) 3,491 Triliun lebih, pencapaian pendapatan daerah yang melebihi target daerah yaitu 100,10% serta pembangunan daerah yang tidak menggunakan APBD tapi menggunkan Dana CSR.
Selanjutnya Pemandangan Umum Fraksi Golkar yang disampaikan oleh ABD. Kanal, mengenai serapan APBD agar dapat Mengantisipasi terhadap ragam persoalan yang terindikasi menjadi faktor penghambat penyerapan APBD.
Kemudian Fraksi Nasdem melalui Juru Bicaranya Suprianto terkait Silpa Tahun 2023, Silpa akan menjadi bahan dan pembenahan perencanaan Pembangunan kedepan dan Memaksimalkan arah kebljakan perencanaan anggaran agar tidak terjadi SILPA anggaran di tahun berikutnya.
Terakhir Pemandangan Umum Fraksi Hanura yang disampaikan oleh Abduh, untuk orientasi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan Masyarakat harus menjadi prioritas utama dan mendorong Pemerintah Daerah untuk berinovasi menghasilkan Pendapatan Daerah.(*)
