Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Luwu Timur tidak ingin perubahan APBD 2026 berhenti sebagai penyesuaian angka di atas kertas. Dalam Rapat Paripurna Perubahan APBD 2026, Jumat (4/9/2026), fraksi tersebut mendorong pemerintah daerah memastikan anggaran yang telah disusun segera diterjemahkan menjadi program yang nyata bagi masyarakat.
Pandangan itu disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Arisal, S.Si. Menurutnya, percepatan realisasi anggaran perlu dilakukan dengan perhitungan matang agar pemerintah tidak justru terjebak pada pola belanja yang menumpuk menjelang akhir tahun.
Arisal menyebut terdapat tiga langkah penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Pertama, pemerintah diminta mempercepat pelaksanaan program mendasar yang belum berjalan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penumpukan pekerjaan pada penghujung tahun anggaran.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan, pengerjaan proyek secara terburu-buru berpotensi berdampak terhadap kualitas pembangunan sekaligus mengurangi efektivitas penggunaan anggaran.
“Momentum APBD Perubahan ini harus menjadi instrumen produktif untuk mengarahkan kembali belanja daerah ke sektor prioritas,” kata Arisal.
Kedua, memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi. Fraksi PDI Perjuangan mendorong Inspektorat lebih aktif mendampingi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengevaluasi progres program dan realisasi anggaran.
Pendampingan tersebut, kata Arisal, diperlukan untuk mengidentifikasi kegiatan yang mengalami hambatan sekaligus menyusun kembali target yang realistis. Program yang memiliki urgensi langsung terhadap kebutuhan masyarakat juga diminta menjadi prioritas.
Sementara langkah ketiga adalah membedah hambatan teknis di masing-masing OPD.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, persoalan rendahnya realisasi anggaran tidak selalu disebabkan oleh satu faktor. Hambatan birokrasi, kapasitas teknis perangkat daerah hingga dinamika sosial dan ekonomi perlu dipetakan agar solusi yang diambil tidak bersifat parsial.
Dengan pendekatan tersebut, APBD Perubahan diharapkan tidak sekadar menjadi ruang untuk menambah atau menggeser anggaran, tetapi menjadi momentum memperbaiki efektivitas belanja daerah.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyatakan tetap menempatkan diri sebagai mitra sejajar pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan APBD hingga akhir tahun anggaran.
Arisal menegaskan, ukuran keberhasilan APBD tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa besar anggaran terserap.
“Tolak ukur keberhasilan kita bersama bukanlah seberapa cepat anggaran dihabiskan, melainkan seberapa nyata perbaikan kualitas hidup yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Luwu Timur,” tegasnya.
Dengan demikian, tiga langkah yang ditawarkan Fraksi PDI Perjuangan—percepatan program, penguatan pengawasan, serta penyelesaian hambatan teknis OPD—diarahkan untuk memastikan perubahan APBD 2026 benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
