Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya membangun ekosistem riset terpadu melalui kolaborasi pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sektor swasta. Ranperda Riset dan Inovasi Daerah dinilai menjadi instrumen yang memungkinkan lahirnya kemitraan yang lebih kuat dan terstruktur.
Ambrosius Baroallo menjelaskan bahwa tanpa ekosistem penelitian yang solid, potensi sektor non-tambang akan sulit berkembang maksimal. “Dengan perda ini, pemerintah daerah memiliki legitimasi menggandeng kampus, lembaga riset, dan perusahaan sebagai mitra inovasi,” ujarnya.
Selain fokus pada Ranperda riset, PDIP juga menyampaikan sejumlah catatan terhadap Ranperda penyertaan modal PT Luwu Timur Gemilang, Ranperda Perangkat Desa, Ranperda BPD, serta APBD 2026. Rekomendasi itu mencakup transparansi bantuan sosial, kehati-hatian dalam penyertaan modal, dan penyelarasan aturan desa dengan kebijakan pusat.
Meski memberikan koreksi, Fraksi PDIP menyatakan menerima seluruh Ranperda tersebut untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.
