Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus mendorong peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) agar mampu merancang kebijakan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengarusutamaan Gender bagi aparatur pemerintah daerah.

Kegiatan yang diinisiasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu Timur tersebut berlangsung di Hotel Aryaduta Makassar, 21–24 Oktober 2026. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat–Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (LPPM-P2KP) Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar.

Sebanyak 95 peserta yang berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan mengikuti kegiatan ini. Mereka dipersiapkan agar memiliki pemahaman dan kemampuan dalam memasukkan perspektif gender ke dalam proses penyusunan kebijakan, program, hingga perencanaan pembangunan.

Mewakili Bupati Luwu Timur, Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, Aswan Azis, menegaskan bahwa pengarusutamaan gender perlu menjadi bagian dari pola kerja pemerintahan. Menurutnya, prinsip tersebut tidak semestinya dipandang sebatas persoalan administratif, melainkan menjadi landasan dalam memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh laki-laki maupun perempuan.

“Melalui bimtek ini, kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan di Luwu Timur responsif terhadap kebutuhan laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang tertinggal, karena pembangunan yang berkeadilan adalah pembangunan yang memberi ruang bagi semua,” ujar Aswan Azis.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan hasil pelatihan dalam pekerjaan peserta, terutama ketika menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Dengan begitu, kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan keluaran konkret yang dapat menjadi pedoman bagi OPD dalam merancang program yang responsif gender.

Aswan berharap bimtek ini mampu memperkuat koordinasi antarperangkat daerah sekaligus membangun pola kerja yang lebih peka terhadap kesetaraan. Peningkatan kapasitas aparatur, menurutnya, harus diikuti perubahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.

Ia turut mendorong agar kolaborasi dengan LPPM-P2KP UNHAS Makassar dapat berlanjut. Kemitraan dengan perguruan tinggi dinilai penting untuk mendukung pengembangan kompetensi ASN dan memperkuat kualitas kebijakan pembangunan daerah.

“Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti bimtek ini dengan sungguh-sungguh, menyerap ilmu yang diberikan, dan mengaplikasikannya dalam tugas sehari-hari,” pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala BKPSDM Luwu Timur, Parha Arief, menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi ASN dan mendorong transformasi birokrasi.

Bimtek Pengarusutamaan Gender secara resmi dibuka oleh Ketua LPPM UNHAS, Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Sp.MK(K). Dalam pembukaan itu, ia menegaskan pentingnya kerja sama antara kalangan akademisi dan pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas aparatur, terutama dalam memahami dan menangani isu-isu strategis pembangunan.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur berharap pemahaman mengenai pengarusutamaan gender tidak berhenti pada ruang pelatihan, tetapi diterapkan dalam setiap tahapan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan daerah dapat disusun secara lebih inklusif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

By Arif