Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Fraksi PAN, Ir. Hj. Harisah, menegaskan bahwa fungsi legislatif tidak berhenti pada pengalokasian anggaran, tetapi juga mencakup pengawasan ketat terhadap distribusi dan penggunaan bantuan pemerintah, demi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Pernyataan ini ia sampaikan saat melaksanakan reses perseorangan masa sidang III tahun 2024–2025 yang berlangsung di Desa Balantang, Kecamatan Malili, dan dihadiri oleh ratusan masyarakat serta perwakilan dari berbagai OPD, termasuk Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tarkim, Dinas PU/PR, Babinsa, serta pemerintah desa dari Balantang, Baruga, dan Puncak Indah.
“Kami hadir bukan hanya untuk menampung aspirasi, tapi juga memastikan program bantuan tidak disalahgunakan. Bantuan harus tepat sasaran dan digunakan sebagaimana mestinya,” tegas Harisah di hadapan peserta reses yang menyambut dengan antusias.
Harisah juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan 10% dari APBD untuk sektor kesehatan, sebagai bentuk komitmen terhadap layanan dasar. Sementara itu, untuk sektor pendidikan, pemerintah telah menggratiskan biaya pendidikan dan menyediakan beasiswa sejak semester awal bagi pelajar berprestasi atau dari keluarga kurang mampu.
“Jika masih ada anak-anak kita yang belum mendapatkan beasiswa, orang tua bisa segera mendaftarkan. Fasilitas ini sudah tersedia, tinggal bagaimana kita manfaatkan secara adil,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Malili, Harisah menegaskan dirinya hadir bukan sekadar menyerap aspirasi, melainkan juga memperjuangkannya dalam bentuk program nyata. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk terus mengawasi jalannya program pemerintah di desa masing-masing.
“Saya ini perwakilan dari bapak dan ibu di DPRD. Aspirasi yang bapak ibu sampaikan hari ini, akan saya bawa dan perjuangkan,” pungkasnya.
Suasana reses ditutup dengan tepuk tangan meriah dari masyarakat yang merasa didengar dan diperhatikan langsung oleh perwakilan mereka di legislatif.
