Pelaksanaan sejumlah program pembangunan melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 mendapat perhatian langsung dari legislatif.
Bukan hanya melihat hasil pembangunan, DPRD turun ke lapangan untuk memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Anggota DPRD Luwu Timur dari Partai NasDem, Muhammad Iwan, melakukan kunjungan kerja dan monitoring di wilayah Kecamatan Kalaena dan Angkona, Rabu (2/9/2026).
Sejumlah program menjadi sasaran peninjauan, mulai dari fasilitas kesehatan, sarana pendidikan hingga infrastruktur yang mendukung aktivitas pertanian masyarakat.
Peninjauan lapangan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi sebenarnya dari program yang telah direalisasikan maupun yang masih berada dalam proses pengerjaan.
Menurut Muhammad Iwan, pengawasan secara langsung penting agar DPRD tidak hanya menerima informasi berdasarkan laporan administratif.
“Monitoring ini untuk melihat secara riil progres proyek, baik yang sudah terealisasi maupun yang masih dalam proses pengerjaan,” ujarnya.
Selain melakukan pengecekan, kunjungan tersebut juga menjadi ruang bagi DPRD untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, pemerintah desa, maupun pemerintah kecamatan terkait proses pelaksanaan program.
Keterlambatan Bukan Berarti Program Dihentikan
Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah adanya sejumlah kegiatan yang dinilai belum berjalan sesuai harapan masyarakat.
Muhammad Iwan menjelaskan, proses pelaksanaan kegiatan pemerintah memiliki tahapan yang harus dilalui. Karena itu, kondisi sebuah proyek yang belum selesai tidak serta-merta menunjukkan adanya kesengajaan untuk menghambat program.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap harus mengikuti ketentuan hukum, mekanisme pengadaan atau lelang, serta tahapan pemeriksaan yang berlaku.
Prosedur tersebut diperlukan untuk memastikan pekerjaan yang dilaksanakan memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
“Semua tahapan harus berjalan sesuai koridor hukum, aturan lelang, dan prosedur pemeriksaan yang berlaku,” katanya.
Bagi DPRD, pengawasan terhadap Pokir bukan semata-mata mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memastikan prosesnya dilakukan secara tertib dan akuntabel.
Pertanian Jadi Perhatian
Di antara sejumlah sektor yang dipantau, pembangunan yang berkaitan dengan pertanian menjadi perhatian tersendiri.
Sektor tersebut memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Kalaena dan Angkona. Terlebih, kondisi musim kemarau turut memberikan tantangan bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian.
Karena itu, keberadaan infrastruktur pendukung pertanian menjadi salah satu bagian penting dalam monitoring tersebut.
DPRD berharap program yang telah dianggarkan dapat terus dikawal hingga selesai dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Monitoring Dapil II ini sekaligus menjadi bagian dari upaya DPRD memastikan anggaran daerah tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi berujung pada pembangunan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Dengan pengawasan langsung ke lapangan, setiap perkembangan pekerjaan dapat diketahui lebih awal dan menjadi bahan evaluasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya.
Bagi masyarakat Kalaena dan Angkona, yang paling penting bukan sekadar program tercatat dalam APBD, tetapi pembangunan benar-benar hadir dan memberikan manfaat.
