Kondisi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Luwu Timur mulai menunjukkan perbaikan setelah diberlakukannya kebijakan penataan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite. DPRD Luwu Timur menilai perubahan tersebut merupakan indikasi bahwa upaya pengawasan pemerintah daerah mulai memberikan dampak positif.
Anggota DPRD Luwu Timur, Firman Udding, mengatakan penerapan surat edaran yang mengatur mekanisme penyaluran Pertalite telah membantu menciptakan distribusi yang lebih tertib. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dinilai berhasil menekan kepadatan antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar.
Menurut Firman, aturan tersebut memberikan pedoman yang lebih jelas bagi pengelola SPBU sehingga proses penyaluran BBM bersubsidi dapat berlangsung lebih teratur dan menyasar masyarakat yang memang berhak menerima.
“Surat edaran yang diterapkan pemerintah menjadi acuan penting agar distribusi Pertalite berjalan lebih tertib, lancar, dan tepat sasaran,” ujarnya, Jumat (10/7/2026).
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari keterlibatan sejumlah instansi yang melakukan pemantauan secara langsung di lapangan, termasuk Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian bersama Satuan Polisi Pamong Praja.
Meski situasi mulai kondusif, Firman mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengendurkan pengawasan. Ia menilai konsistensi dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi sangat penting untuk mencegah kembali munculnya praktik penyalahgunaan, seperti pengisian berulang ataupun penyaluran kepada pihak yang tidak memenuhi ketentuan.
Menurutnya, keberhasilan penataan distribusi tidak hanya diukur dari berkurangnya antrean kendaraan di SPBU, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
Firman berharap seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat pengawas, hingga pengelola SPBU, tetap menjaga komitmen dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan yang berkesinambungan, penyaluran Pertalite di Luwu Timur diharapkan tetap berlangsung secara tertib, transparan, dan tepat sasaran sehingga manfaat subsidi dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
