Aspirasi masyarakat tidak berhenti di ruang pertemuan. Anggota DPRD Luwu Timur, Firman Udding, langsung menindaklanjuti keluhan warga Desa Tarabbi, Kecamatan Malili, dengan turun melihat kondisi infrastruktur yang menjadi perhatian masyarakat.
Firman bersama Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Luwu Timur, Hendro Prabowo, melakukan pengecekan langsung terhadap saluran irigasi yang sebelumnya diusulkan warga untuk mendapat perbaikan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi infrastruktur sekaligus melihat kebutuhan penanganan dari sisi teknis.
Pastikan Kondisi Irigasi
Dalam kegiatan reses, warga Tarabbi menyampaikan sejumlah persoalan pembangunan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi irigasi yang berkaitan langsung dengan aktivitas pertanian masyarakat.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Firman memilih melihat langsung lokasi bersama pihak teknis pemerintah daerah.
Menurutnya, pengecekan lapangan diperlukan agar usulan yang disampaikan masyarakat tidak hanya berdasarkan laporan, tetapi juga memiliki gambaran kondisi aktual sebagai bahan tindak lanjut.
“Kami ingin memastikan kondisi di lapangan secara langsung, sehingga setiap aspirasi masyarakat memiliki gambaran yang jelas,” kata Firman.
Selain saluran irigasi, masyarakat juga mengusulkan peningkatan sejumlah akses jalan desa dan jalan tani. Kebutuhan air bersih serta penerangan jalan umum turut menjadi bagian dari aspirasi warga.
DPRD dan PUPR Perkuat Koordinasi
Kehadiran pihak Dinas PUPR dalam kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan aspirasi masyarakat dengan aspek teknis pembangunan.
Firman berharap hasil pengecekan dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menentukan bentuk penanganan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi infrastruktur di lapangan.
Ia menegaskan bahwa setiap usulan tetap harus mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan serta mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
Karena itu, koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah dan masyarakat dinilai penting agar kebutuhan pembangunan dapat dipetakan berdasarkan skala prioritas.
Aspirasi Harus Berlanjut Setelah Reses
Firman menilai reses seharusnya menjadi awal dari proses pengawalan aspirasi, bukan sekadar forum untuk mencatat keluhan masyarakat.
Dengan turun langsung ke lokasi, DPRD dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai persoalan yang dihadapi warga.
Ia berharap langkah serupa dapat terus dilakukan terhadap berbagai aspirasi lainnya, sehingga kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan melalui jalur perencanaan dan penganggaran yang tersedia.
“Setiap aspirasi perlu kita kawal sesuai mekanisme dan kewenangan yang ada, agar nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
