Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Luwu Timur meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menjadikan pelaksanaan APBD sebagai instrumen yang mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Fraksi menilai keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya diukur dari tingginya realisasi belanja, tetapi juga dari dampak pembangunan yang dirasakan warga.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, Prima Eyza Purnama, saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (10/7/2026).
Menurut Prima, pembahasan pertanggungjawaban APBD merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan pada tahun-tahun berikutnya.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan anggaran harus mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga belanja daerah benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan APBD tidak cukup dilihat dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana program yang dijalankan mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PAN menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi perhatian ialah peningkatan kualitas belanja daerah agar setiap program lebih berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya mengejar penyelesaian administrasi atau tingginya realisasi anggaran.
Fraksi PAN juga menyoroti kualitas pembangunan infrastruktur. Menurut Prima, masih adanya keluhan masyarakat terhadap beberapa hasil pekerjaan menjadi alasan perlunya penguatan pengawasan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan proyek.
Selain itu, pemerintah daerah didorong memperkuat sistem pengendalian mutu agar seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Pada sektor pembangunan wilayah, Fraksi PAN meminta agar pemerataan pembangunan terus menjadi prioritas. Berbagai kebutuhan dasar seperti akses jalan, jaringan air bersih, irigasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga sarana penunjang pertanian dan perikanan dinilai masih memerlukan perhatian di sejumlah wilayah.
Prima juga menekankan pentingnya meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dapat ditempuh dengan memperbaiki pelayanan publik, memperluas digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, meningkatkan kinerja BUMD, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Selain itu, Fraksi PAN meminta pemerintah segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun aparat pengawasan internal sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Fraksi juga menilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah perlu terus ditingkatkan melalui indikator yang terukur, sehingga keberhasilan setiap program dapat dievaluasi secara objektif berdasarkan manfaat yang diterima masyarakat.
Di samping itu, PAN mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PAN menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Fraksi berharap rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, pembangunan yang merata, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas di Kabupaten Luwu Timur.
