Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Fraksi Partai NasDem, Hj. Suwati, menegaskan pentingnya pengawasan anggaran daerah untuk memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Komitmen tersebut menjadi salah satu perhatian Suwati saat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar, Jumat (16/10/2026).
Menurut Suwati, penyusunan APBD harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat dan arah prioritas pembangunan daerah. Karena itu, anggota DPRD perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan penganggaran agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.
“Kegiatan ini sangat penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan agar kami bisa lebih mendalami tugas dan fungsi kedewanan,” ujar Hj. Suwati.
Ia berpandangan, APBD bukan sekadar perencanaan keuangan pemerintah daerah, melainkan instrumen untuk memperkuat pelayanan publik, mendukung pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, setiap program yang diusulkan perlu ditelaah secara cermat, termasuk dalam menentukan alokasi anggaran dan manfaat yang akan diterima warga. Langkah tersebut dinilai penting agar penggunaan anggaran tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata.
Bimtek yang diikuti Suwati turut membahas kebijakan penyusunan APBD 2027, optimalisasi fungsi pengawasan DPRD, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.
Peserta juga memperoleh materi terkait fungsi legislasi, termasuk teknik penyusunan peraturan daerah atau legal drafting berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi Suwati, penguatan kapasitas anggota DPRD dalam bidang penganggaran dan legislasi merupakan bagian penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat menunjang pembahasan kebijakan daerah sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaannya.
Ia juga menilai koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah perlu terus dibangun. Hubungan kerja yang baik antara kedua lembaga menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Dalam proses penyusunan APBD Luwu Timur 2027, Suwati berharap setiap kebijakan anggaran dapat diarahkan pada program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan warga, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.
Ia pun berharap materi yang diperoleh melalui Bimtek dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas kedewanan, terutama saat mengawal pembahasan dan pengawasan APBD 2027.
Dengan perencanaan yang terukur serta pengawasan yang konsisten, anggaran daerah diharapkan dapat dikelola secara efektif dan menghasilkan program pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Luwu Timur.