Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, menilai keberhasilan menekan angka stunting tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah.
Pendampingan intensif terhadap keluarga sasaran melalui peran aktif kader di tingkat desa dan kelurahan menjadi salah satu kunci utama.
Hal tersebut disampaikan Puspawati saat menghadiri peluncuran Aksi Stop Stunting (ASS) 2026 di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (3/11/2026).
Menurut Puspawati, kader yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memiliki posisi strategis dalam memastikan intervensi pencegahan stunting tepat sasaran. Karena itu, kemampuan kader perlu diperkuat dan diimbangi dengan dukungan pemerintah daerah.
“Kita harus mendorong para kader agar kegiatan Aksi Stop Stunting ini berjalan maksimal. Dukungan pemerintah daerah terhadap kader juga harus menjadi perhatian sehingga pendampingan kepada keluarga sasaran dapat berjalan optimal,” ujar Puspawati.
Ia berharap gerakan tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kerja lapangan yang menyentuh kebutuhan ibu hamil, balita, dan keluarga yang membutuhkan perhatian khusus.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, turut mengingatkan pentingnya ketepatan identifikasi keluarga sasaran.
Kader diminta tidak sekadar menguasai data, tetapi juga memahami kondisi sosial dan latar belakang keluarga sebelum menentukan bentuk pendampingan.
Sementara itu, Ketua TP PKK Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina Sudirman, menekankan bahwa pencegahan stunting harus dilakukan melalui pendekatan menyeluruh.
Selain pelayanan kesehatan, edukasi pemenuhan gizi, pendampingan ibu hamil, dan pembiasaan pola konsumsi sehat di lingkungan keluarga juga perlu diperkuat.
Sebagai bagian dari pelaksanaan ASS 2026, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan paket intervensi bagi balita dan ibu hamil untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi.
Peluncuran ini diikuti kepala daerah, jajaran organisasi perangkat daerah, dinas kesehatan, serta berbagai unsur terkait secara langsung maupun daring, termasuk kepala puskesmas, TP PKK kecamatan, dan kader ASS dari desa dan kelurahan se-Sulawesi Selatan.