Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Luwu Timur kembali menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan langsung di tengah masyarakat melalui program jemput bola yang dilaksanakan di Desa Sorowako, Kecamatan Nuha.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil di Malili. Melalui pelayanan langsung di desa, warga dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan dekat dengan tempat tinggal mereka.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Nursih Hariani, mengatakan pelayanan jemput bola merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.
“Melalui pelayanan langsung di desa, kami ingin memastikan masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan dengan lebih mudah dan efisien. Dokumen kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi syarat penting dalam mengakses berbagai layanan publik,” ujar Nursih.
Dalam kegiatan tersebut, Disdukcapil Luwu Timur berhasil menyelesaikan sebanyak 157 layanan administrasi kependudukan, yang terdiri dari 95 pencetakan KTP elektronik (KTP-el), 32 penerbitan Kartu Keluarga (KK), 12 aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), 15 akta kelahiran, dan 3 akta kematian.
Menurut Nursih, tingginya jumlah layanan yang terselesaikan menunjukkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan yang dihadirkan pemerintah secara langsung di wilayah mereka.
“Kami mengapresiasi partisipasi masyarakat Desa Sorowako yang sangat antusias memanfaatkan pelayanan ini. Ke depan, kegiatan serupa akan terus kami lakukan di berbagai wilayah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Disdukcapil Luwu Timur juga terus mendorong pemanfaatan layanan digital melalui aktivasi IKD sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih modern, cepat, dan aman.
Melalui pelayanan jemput bola tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap seluruh masyarakat dapat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid sehingga lebih mudah mengakses berbagai layanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial.
