Dukungan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Perubahan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 datang bersama enam catatan yang menyentuh langsung sejumlah sektor pelayanan dan pembangunan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Luwu Timur, Prima Eyza Purnama, dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (14/9/2026).
Bagi Fraksi PAN, perubahan APBD tidak semestinya dipandang hanya sebagai proses menggeser atau menyesuaikan angka anggaran. Perubahan APBD harus menjadi momentum untuk mengevaluasi program yang telah berjalan sekaligus memastikan anggaran daerah diarahkan pada kebutuhan yang paling penting bagi masyarakat.
Karena itu, PAN menitipkan enam catatan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Pertama, soal Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAN mendorong pemerintah menggali potensi pendapatan melalui optimalisasi sumber daya daerah dan digitalisasi pemungutan pajak maupun retribusi. Peningkatan PAD, menurut PAN, tidak seharusnya dilakukan dengan menambah beban masyarakat.
Kedua, kualitas belanja daerah. Setiap perubahan anggaran diminta memiliki alasan yang jelas, tingkat urgensi yang kuat, serta indikator keberhasilan yang terukur.
Ketiga, pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. PAN mengingatkan pembangunan pendidikan tidak cukup hanya dengan membangun atau memperbaiki fasilitas fisik sekolah. Kualitas guru, beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, dan pendidikan vokasi juga harus menjadi perhatian.
PAN bahkan menegaskan tidak boleh ada anak Luwu Timur yang putus sekolah hanya karena persoalan ekonomi.
Keempat, pelayanan kesehatan. Penambahan anggaran kesehatan diharapkan dibarengi dengan pemerataan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, penanganan stunting, serta peningkatan pelayanan di wilayah terpencil.
Kelima, penguatan sektor pertanian. PAN mendorong agar pertanian tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi mulai diarahkan pada hilirisasi dan pengolahan hasil. Kepastian pasar, irigasi, dan bantuan alat mesin pertanian juga dinilai penting untuk memperkuat posisi petani sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi daerah.
Keenam, pemerataan infrastruktur. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, hingga akses air bersih diminta berbasis skala prioritas dan kebutuhan nyata masyarakat. Tidak kalah penting, pembangunan tersebut harus dibarengi dengan perencanaan pemeliharaan agar manfaat infrastrukturnya dapat bertahan dalam jangka panjang.
Dengan berbagai catatan itu, Fraksi PAN menyatakan dukungan terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Bagi PAN, persetujuan terhadap APBD bukanlah akhir dari proses. Tantangan berikutnya adalah memastikan anggaran yang telah disepakati benar-benar diterjemahkan menjadi pelayanan publik, pembangunan, dan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat Luwu Timu
