Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Luwu Timur secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Dukungan tersebut dinilai bukan sekadar isu politik, melainkan kebutuhan strategis guna mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tana Luwu.
HIPMI Luwu Timur menilai, pembentukan Provinsi Luwu Raya akan memberikan dampak signifikan terhadap optimalisasi berbagai sektor potensial di daerah. Salah satunya adalah pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang meliputi sektor pertambangan, pertanian, dan kelautan yang selama ini menjadi kekuatan utama Luwu Raya.
Dengan status sebagai provinsi mandiri, pengelolaan dan distribusi hasil kekayaan daerah dinilai akan lebih fokus untuk pembangunan lokal serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
Selain itu, pembentukan provinsi baru juga diyakini akan mendorong pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan trans-provinsi, pelabuhan berskala internasional, hingga bandara yang representatif dinilai menjadi kebutuhan mendasar guna menunjang aktivitas ekonomi dan dunia usaha di wilayah tersebut.
Ketua Umum BPC HIPMI Luwu Timur, Wahyu Maizal, menegaskan bahwa kalangan pengusaha muda siap mengawal dan mendukung proses pembentukan Provinsi Luwu Raya dari sisi kesiapan ekonomi.
“Kami di HIPMI melihat Luwu Raya sudah sangat mandiri secara ekonomi. Dengan hadirnya Provinsi Luwu Raya, kita bisa menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kompetitif serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi putra-putri daerah,” ujar Wahyu.
HIPMI Luwu Timur juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, akademisi, serta para pengusaha di mana pun berada untuk bersama-sama mendukung dan mewujudkan cita-cita pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Melalui pernyataan tersebut, HIPMI Luwu Timur berharap pemerintah pusat dapat segera mencabut moratorium pemekaran wilayah, mengingat urgensi geografis serta besarnya potensi ekonomi Luwu Raya yang dinilai telah layak berdiri sebagai provinsi mandiri di jazirah utara Sulawesi Selatan. (*)
